Tatanan Kesejahteraan Umum Menurut Sistem Ekonomi Indonesia
Nama Kelompok: 1.
Nurul Huda (63020170025) Kelas: D / ES
2. Risha Ummami (63020170052)
3. Maya Juariah (63020170099)
TATANAN KESEJAHTERAAN UMUM
A.DEFINISI KESEJAHTERAAN
Sejahtera
, menurut KBBI, merujuk pada situasi
aman, sentosa dan makmur. Aman berarti
terbebas dari bahaya dan gangguan yang berarti terbebas dari rasa takut dan
khawatir. Sentosa diartikan terbebas dari segala kesukaran dan bencana,
sehingga hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak
ada kekcauan. Dan makmur adalah kehidupan yang serba kecukupan dan tidak
kekurangan. Hidup dikatakan sejahtera apabila setidak tidaknya 3 syarat diatas
terpenuhi. Sementara itu, bahagia menurut KBBI, bermakna kesenangan dan
ketrentaman lahir dan batin. Itu artinya kesejahteraan menjadi syarat utama
tercapainya kebahagiaan.
B. PENEGASAN KESEJAHTERAAN UMUM SEBAGAI TUJUAN
Tujuan
utama dibentuknya Negara Indonesia,
secara tegas tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu :
“untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”
Sesuai dengan pembukaan UUD tersenbut, ada tiga
tujuan pokok dari dibentuknya Negara Indonesia, yaitu :
1) Melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2) Memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3) Ikut
serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dengan didasarkan pada kemerdekaan,
perdamian abadi dan keadilan sosial.
C.POSISI KESEJAHTERAAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN INDIVIDU
Dibentuknya
Negara karena individu secara sendiri sendiri tidak mampu memenuhi segala
kebutuhan dan kepentinan hidupnya. Misalnya seperti individu membutuhkan rasa
aman atas jiwa dan asset ekonominya, tapi itu tidk mungkin bisa dipenuhi sepenuhnya oleh dirinya sendiri karena sudah
diluar kemampuannya. Dari sinilah kemudian warga berinisiatif membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan
aman yang dianggap sebagai persoalan bersama, yang kemudian melahirkan Negara.
Jadi, ada pemisah antara tugas Negara
dan warganya. Tugas utama Negara adalah memberikan pelayanan kepada seluruh
warganya, dsn menjamin terpenuhinya kesejahteraan umum. Lebih dari itu,
kesejahteraan individu menjadi tanggung jawab masing masing individu.
D.UKURAN DAN BATASAN KESEJAHTERAAN UMUM
Tingkat kebutuhan dibedakan ke dalam 3 tingakatan yaitu :
1) Kebutuhan
primer, yaitu kebutuhan yang bisa menjamin manusia bisa hidup layak, batasan
kebtuhan ini adalah bisa berpakaian,
makan, memiliki tempat tinggal secara permnen, serta terpenuhinya kebutuhan
pendidikan dan kesehatan, dan juga meliputi kebutuhan spiritual dan eamanan
atas jiwa dan hartanya
2) Kebutuhan
sekunder, pada tingkatan kedua ini pemenuhan kebutuhan bukan dimaksud agar bisa
hidup secara layak saja, namun lebih dari itu yaitu agar manusia tidak
mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan juga melengkapi seluruh
kebutuhannya sehingga hidup terasa menyenangkan, contohnya…….
3) Kebutuhan
tersier, pada tingkatan ini bukan persoala melengkapi kebutuhan, melainkan
bagaimana menerangi dan mnghiasi kebutuhan sehingga mendapat kemewahan hidup.
Contohnya……
Jadi,
memenuhi kebutuhan primer adalah kewajiban, karena kebutuhan primer bersifat
obyektif (artinya semua manusia membutuhkan) dan menjadi landasan tercapainya
kebutuhan sekunder dan tersier. Kesenangan kemewahan adalah persoalan individu
sehingga pencapiannya diserahkan kepada masing masing individu dan tidak
dibebankan pemerintah. Jadi untuk merealisasikan kesejahteraan umum perlu
kelengkapan hidup yang harus disediakan oleh negara ialah tesedianya kebutuhan
primer bagi seluruh warga negara. Jadi terpenuhinya kebutuhan primer adalah hak
semua warga Negara. Oleh sebab itu, bagi yang tidak bisa mendapatkan hak hidup
dengan usahanya sendiri, maka pemenuhan kebutuhannya dialihkan kepada Negara.
Jadi, kewajiban Negara adalah menjamin terpenuhinya kesejahteraan umum dan
kewajiban tersebut sudah terpenuhi manakala semua orang sudah terjamin
kebutuhan primernya.
E. TANGGUNG JAWAB KESEJAHTERAAN MENURUT PILAR PILAR
KEHIDUPAN
Secara ontologis
kualitas kehidupan individu sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sosial,
hal tersebut juga berlaku didalam kehidupan bernegara maksudnya manusia
memiliki peran penting dalam dalam sebuah negara. Selain itu manusia juga
berperan didalam pilar kehidupan keluarga dan masyarakat oleh karena itu
kesejahteraan tidak hanya menjadi kewajiban suatu negara, tetapi menjadi
kewajiban semua pilar kehiduapan.
F. UNSUR-UNSUR KESEJAHTERAAN
Ada beberapa unsur
dalam memaknai kesejahteraan dalam sistem ekonomi Indonesia
1. Unsur
material kesejahteraan
Secara umum kebutuhan
manusia yang paling mendasar adalah sandang, pangan, papan. Disisi lain manusia
juga memiliki kebutuhan sosial yang dapat dipenuhi melalui intraksi dan
sosialisasi dengan manusia. Unsur material kesejahteraan dalam sistem ekonomi
Indonesia bisa berubah menurut waktu dan tempat, akan tetapi fungsinya tidak
berubah.
2. Unsur
nonmaterial kesejahteraan
Unsur ini diperlukan
untuk mencapai kebahagiaan batin .unsur batin diantaranya spiritual, jiwa,
akal, dan emosi atau perasaan
3. Dimensi
waktu dari kesejahteraan
Kesejahteraan tidak
hanya persoalan jangka pendek akan tetapi juga persoalan jangka panjang. Dengan
mengacu pada Pancasila, keberlangsungan kesejahteraan dalam sisten ekonomi
Indonesia memiliki dua perspektif, yakni:
a) Kesejahteraan
hidup didunia yang berlanjut pada kemuliaan hidup diakhirat
b) Kesejahteraan
generasi sekarang dan generasi masa datang
G. INSTRUMEN KESEJAHTERAAN: BEKERJA
Semua individu memiliki kewajiban dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan itu dimana semua kebutuhan tercukupi,
dengan bekerjalah instrument utama dalam mewujudkan kesejahteraan.
1. Fungsi
kerja
a. Mencukupi
kebutuhan dan kehormatan hidup
b. Mensejahterakan
keluarga
c. Kesejahteraan
masyarakat
d. Melestarikan
kehidupan akam
2. Kaidah
bekerja
a. Ketentuan
upah
b. Waktu
kerja
c. Bentuk
kerja
d. Keselamatan
kerja
3. Kewajiban
menciptakan kesempatan kerja
Seperti halnya,
menyediakan lapangan kerja adalah kewajiban bagi semua pilar kehidupan
ekonomi.individu dan masyarakat, khususnya dunia usaha, masing-masing
berkewajiban menciptakan lapangan kerja. Tetapi, kalua mereka tidak mampu
menciptakan lapangan pekerjaan, maka tugas terakhir adalah negara.
H. INSRTUMEN KESEJAHTERAAN: JAMINAN SOSIAL
Jaminan
sosial diperuntukkan kepada nasib orang-orang yang tidak mampu bekerja seperti
anak-anak, orang cacat, jompo,dll. Dalam sistem ekonomi Indonesia terdapat dua
sistem jaminan sosial yaitu jaminan
sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh negara. Dua landasan
filosofis jaminan sosial yaitu kewajiban timbal balik antara individu dan
masyarakat, dan kewajiban negara.
I.
BEBERAPA
KONSEP PENGUKURAN “KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
Berikut terdapat beberapa konsep
pengukuran kesejahteraan yang digunakan oleh negara-negara maju di dunia hingga
saat yakni:
1. Human Development Index
(HDI)
Inti dari konsep kesejahteraan ini adalah melakukan “social invesment” guna menghasilkan SDM yang
berkualitas sebagai motor penggerak (Trigger) utama pembangunan berkelanjutan.
Indeks ini berfungsi untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia di suatu
negara, dengan 4 (empat) indikator utama, yakni: (1) angka melek huruf; (2)
angka partisipasi pendidikan; (3) angka harapan hidup; dan (4) PDB Per Kapita
(daya beli). Jadi, IPM melihat konsep kesejahteraan secara parsial, yakni dari
sudut pandang pendidikan, kesehatan, dan tingkat pengeluaran riil untuk
memenuhi kebutuhan per individu (Osberg & Sharpe, 2003; Setiawan &
Hakim, 2013).
2. Index Quality of Life.
Konsep pengukuran kesejahteraan ini mulai digunakan pada
tahun 2005 dengan memfokuskan pada 9 variabel, yakni; (1) kesehatan; (2)
kehidupan keluarga; (3) kehidupan masyarakat; (4) kesejahteraan materi; (5)
keamanan dan stabilitas politik; (6) iklim dan geografi; (7) keamanan kerja;
(8) kebebasan politik; dan (9) kesetaraan gender. Sumber data yang digunakan
untuk pengukuran indeks ini beragam, mulai dari survei, sensus, dan laporan-laporan
dari Biro Sensus Amerika Serikat atau data dari PBB(Veenhoven, 2004).
3. Prosperity Index
Konsep kesejahteraan ini memiliki 8 indikator, yakni; (1)
ekonomi; (2) kesehatan; (3) kewirausahaan; (4) keamanan dan keselamatan; (5)
tata pemerintahan (good governance); (6) kebebasan individu; (7) pendidikan;
dan (8) modal sosial (social capital). Dalam perhitungannya, kedepalan
indikator tersebut dihubungkan dengan peningkatan income per kapita,
selanjutnya pendapatan per kapita ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan
(wellbeing).
4. The Better Life Index.
Konsep pengukuran kesejahteraan ini banyak digunakan oleh
negara-negara maju (OECD), dimana memiliki 11 indikator yakni; (1) perumahan;
(2) pendapatan; (3) pekerjaan; (4) kemasyarakatan; (5) pendidikan; (6)
lingkungan; (7) keterlibatan publik (civic engagement); (8) kesehatan; (9)
kepuasan hidup (life satisfaction); (10) keamanan/keselamatan; dan (11)
keseimbangan hidup (work-life balance).
5. Index of Happiness (Indeks
Kebahagiaan)
Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun
oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh
aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat
kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3)
pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6)
ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9)
keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.
6. Indeks Kesejahteraan di Indonesia
Sementara di Indonesia, Indeks
kesejahteraan menggunakan 18 variabel. Badan Pusat Statistik (BPS)
Indonesia,sebagai lembaga pemerintah,Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia,
ditugaskan untuk mengadministrasi data dan informasi di Indonesia,
mengintroduksi 18 indikator tentang kesejahteraan masyarakat meliputi sebagai
berikut:
·
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
·
Kepadatan Penduduk per km (KPP)
·
Angka Melek Huruf (AMH);
·
Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
·
Angka Harapan Hidup (AHH);
·
Pengeluaran per Kapita (PPK);
·
PersentaseRata-rata Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan
(PKM);
·
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Minum
Sendiri (FMS);
·
Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Bukan Tanah
(LBT);
·
Persentase RumahTangga dengan Luas Lantai < 20 M2
(LLK);
·
Persentase Rumah Tangga dengan DindingTembok (RDT);
·
Persentase Rumah Tanggadengan Sumber Penerangan dari PLN
(PLN);
·
Persentase Rumah Tangga dengan FasilitasBuang Air Besar
Sendiri (BAB);
·
PersentasePenduduk Miskin (RTM);
·
Jumlah Pengangguran Terbuka (JPT);
·
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan
yang Lalu (PKK);
·
Persentase PendudukMengalami Keluhan Kesehatan dan
Kegiatannya Terganggu (PPB);
·
Jumlah Penduduk Bekerja (JPB)
Sedangkan menrut Sabina Alkire, yang
membandingkan berbagai set dimensi pembangunan dari beberapa sarjana, beberapa
diantaranya ialah deep Narayan dimana dalam laporannya “Voice of the poor” Hasilnya membuat daftar elemen-elemen makhluk hidup
yang dapat dibagi dalam enam macroclass: Materi, Kebaikan Tubuh dan Sosial, Keamanan , Kebebasan pilihan dan tindakan dan kesejahteraan Psikologi . dan ada Manfred Max-Neef menganalisis
hasil penelitian, ia mendefinisikan sembilan elemen: Substistens, perlindungan, kasih
sayang, pemahaman, partecipation, rekreasi, kreasi, identitas, dan kebebasan . dan masih banyak lagi. Tapi disini Sabina
Alkire menyatakan tidak relevan untuk membuat daftar set dimensi definitive
.Menurut Capability Approach of Amarthya Sen, Alkire pikir penting untuk
memahami bahwa kita tidak perlu membatasi dimensi pengembangan manusia. Jika kita melakukannya, mungkin kita harus ditutup dalam
ruang yang terbatas dan kita harus mempertimbangkan hanya beberapa aspek dari
situasi populasi.
Seperti
yang diusulkan oleh Sabina Alkire, Jika kita ingin memiliki gagasan yang akurat
tentang kondisi pembangunan dalam semua konteks yang berbeda, kita harus
menggunakan suatu proses (dalam penciptaan set dimensi) yang harus dapat
direvisi (karena kita tidak yakin akan statisisme kondisi masyarakat),
kolaboratif (dan itu berarti bahwa itu tidak harus dibatasi ke sudut pandang
tunggal), dan dipertahankan (secara empiris dan ilmiah ditunjukkan).
DAFTAR PUSTAKA
Ismail, Munawir, Dwi
Budi Santosa dan Ahmad Erani Yustika. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia. Jakarta:
Erlangga.
Marzuki, Suyuti . 2017. Beberapa Konsep Pengukuran
“Kesejahteraan Masyarakat”. https://suyutimarzukidotcom.wordpress.com/2017/05/09/beberapa-konsep-pengukuran-kesejahteraan-masyarakat-di-dunia/ .
Alkire, Sabina, Dimensions of Human Development
(2002). World Development, Volume 30, Issue 2, February 2002, pp. 181–205 .
Available at SSRN:
Comments
Post a Comment